Sabtu, 05 Mei 2012

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA SECARA MAKRO MENURUT SKALA PRIORITASNYA


1.      Masalah Kurang Meratanya Pendidikan
Belum meratanya pendidikan bagi warga Negara merupakan masalah yang belum terselesaikan. Wayan mengemukakan kualitas, proses, dan hasil pendidikan belum merata antara daerah-daerah di tanah air, antar kota, terutama di Jawa dan luar Jawa. Pendidikan di Indonesia saat ini belum dapat mengangkat kualitas hidup warga Negara yang pada umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Pendidikan mungkin baru dapat mengangkat mereka yang mempunyai kemampuan unggul saja.
Usaha untuk meningkatkan pemerataan memperoleh pendidikan adalah melalui desentralisasi. Desentralisasi di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemerintah daerah beserta masyarakatnya untuk berperan serta dalam pendidikan. Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun lembaga, seperti yayasan, organisasi masyarakat, atau pihak swasta.

2.      Masalah Rendahnya Mutu Pendidikan
Masalah ini sangat memprihatinkan, hal ini tercermin dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat SD yang dilakukan oleh organisasi Internasional Education Achievement (IEA), menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 38 dari 39 negara peserta studi. Sedang kemampuan matematika SMP di Indonesia berada pada urutan 34 dari 38 negara, untuk kemampuan ilmu pengetahuan alam (IPA) hanya berada pada urutan 32 dari 38 negara peserta. Sedang dari ukuran Hum Dev Indeks menunjukkan rendahnya kualitas SDM Indonesia yakni menunjukkan pada peringkat 109 dari 174 negara.
Upaya peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Hal ini diharapkan masing-masing daerah termasuk warga masyarakatnya lebih terpacu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memasuki persaingan global tersebut.

3.      Masalah Efisiensi
Sistem pendidikan dikatakan efisien bila dengan menggunakan segala sesuatu yang serba terbatas namun dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Pada hakikatnya masalah efisiensi adalah masalah pegelolaan terutama memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang ada. Hal ini nampak dengan banyaknya murid yang drop out, anak yang belum memperoleh pendidikan, anak yang tinggal kelas, terbelakang dan penyandang cacat atau yang sangat cerdas.
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan peran serta perorangan, masyarakat, dan swasta dalam menyelenggarakan pendidikan. Di samping itu diupayakan agar peran serta masyarakat yang tergolong miskin dapat dibantu secara subsidi silang dari masyarakat yang tergolong kaya.

4.      Masalah Relevansi
Relevansi adalah masalah kesesuaian antara hasil pendidikan dengan tuntutan lapangan kerja, kesesuaian antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional, serta antar kepentingan perseorangan, keluarga dan masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Melalui pendidikan hendaknya dapat dihasilkan generasi yang terampil, cerdas, berpengetahuan luas sehingga dapat berperan dalam menunjang pembangunan nasional di segala bidang.
Untuk memenuhi harapan tersebut diperlukan keterpaduan, antara perencanaan, pelaksanaan dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan, sebagai contoh pendidikan di sekolah harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang diperlukan sesuai dengan keadaan lingkungan di wilayah tertentu.

5.      Masalah Lemahnya Manajemen Pendidikan
.Reformasi pemerintah yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Kejadian ini ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata pada daerah termasuk pada manajemen pendidikan. Manajemen yang berpusat pada masa lalu memiliki banyak kendala, misalnya pemberian sarana yang tidak diperlukan.
Upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah, diterapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). MPMBS ini merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan. Upaya ini ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijakan nasional. Otonomi sekolah diberikan agar sekolah dapat mengelola dengan leluasa, mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas, dan sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhannya sendiri. Dengan demikian kebutuhan sekolah dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang di sekolah. Sedangkan masyarakat dituntut berpartisipasi agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu serta mengontrol pengelolaan pendidikan.  

. Membangun Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

a.      Aktivitas Guru
Guru mengajar di sekolah sudah termasuk dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Selain itu aktivitas seperti mengajak peserta didik dalam berbagai acara di mastarakat dapat membangun hubungan sekolah dengan baik dengan masyarakat.

b.      Aktivitas siswa
Membangun hubungan mayarakat dengan siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bakti social, membantu masyarakat, dll.

c.       Aktivitas Kurikuler
Aktivitas kurikuler seperti pembelajaran dapat di laksanakan dalam lingkungan masyarakat, seperti study banding dapat mempererat hubungan sekolah denagn masyarakat.

d.      Aktivitas ekstrakurikuler
Hubungan sekolah dengan masyarakat juga bisa di bentuk melaui kegiatan ekstrakurukuler seperti palang merah remaja, pramuka, dan kehiatan olahraga.

e.       Aktivitas media massa
Media massa juga berperan dalam membangun hubunagn sekolah dengan masyarakat, seperti pemasangan iklan,dan lain sebagainya.
           



Tidak ada komentar:

Posting Komentar